<< Kembali ke Blog

Apoteker Bertanggung Jawab Sesuai Pedoman Disiplin Dan Kode Etik

*Ketentuan Ask the Expert

Dalam sesi Ask the Expert kali ini, tim SwipeRx mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan salah satu anggota pengurus Majelis Etik dan Disiplin Apoteker Indonesia (MEDAI), Bapak Drs. Fauzi Kasim, M.Kes, Apt. untuk berbincang-bincang mengenai Apoteker Bertanggung Jawab Sesuai Pedoman Disiplin dan Kode Etik, dan sekaligus menjawab pertanyaan para pengguna SwipeRx yang telah terpilih untuk sesi kali ini.

 

Q: “Bagaimana dan apa saja praktek farmasi yang bertanggungjawab di era BPJS?” 
Nova, Apoteker, Jakarta

A: Sesuai dengan obat2 standar dengan arah generik, prakteknya sudah bagus tapi sisi bisnis yang lebih terpengaruh. Tantangan mereka adalah membuat obat yang kompatibel dengan obat paten.
Kalau di RS, sistemnya lebih rapi sehingga mereka juga dituntut untuk bekerja sesuai dengan standar kefarmasian RS.
Kalau di apotek, masalahnya ada di jumlah apotek yang masih sedikit yang bekerjasama dengan BPJS, karena pasiennya banyak yang terambil oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS. Akhirnya bukan lagi BPJS itu dilihat sebagai peluang, tapi lebih kepada ancaman dikarenakan omset yang menurun.


Q: “Menurut Pak Fauzi apakah Apoteker zaman sekarang ini sudah benar dalam melakukan prakteknya dan apa saja yang perlu untuk ditingkatkan?”
Diah, Apoteker, Tangerang

A: Untuk di area industri obat, praktek pada umumnya sudah terhitung bagus, karena juga diwajibkan pelaksanaan CPKB dan GMP. Untuk di RS, prakteknya juga lebih bagus. Untuk di apotek, ini masih lumayan menyedihkan karena banyak apotek yang saya duga masih belum diisi oleh apoteker sesuai standar. Yang perlu ditingkatkan adalah proses dari hulu ke hilir, yaitu dari semenjak apoteker masih belajar itu harus ditingkatkan dalam bentuk uji kompetensi.
Sebagian besar apoteker yang ada sekarang kebanyakan mengurus produk ketimbang mengurus pelayanan farmasi, jadi yang harus ditingkatkan adalah sistem pendidikan dan pembelajaran mahasiswa farmasi. Bagi yang sudah menjadi apoteker, yang harus ditingkatkan adalah eksistensi dan kehadiran apoteker di dalam institusi farmasi yang ada.


Q: “Pak Fauzi saya di RS tempat saya bekerja gajinya jauh dari UMR dan apakah pihak IAI sudah menetapkan standarnya?”
Anonymous, Apoteker, Indonesia

A: Sebetulnya tidak ada kesepakatan nasional dikarenakan perbedaan tiap daerah, seperti misalnya daerah Jakarta berbeda dengan Jawa Barat, dan hal mengenai gaji itu di luar ranah IAI. Tidak ada pasal di AD/ART yang mengatur perihal angka gaji; yang ada justru adalah peningkatan pelayanan farmasi dari apoteker itu sendiri. Untuk berbagai institusi sendiri, itu kembali lagi kepada kebijakan dari masing-masing institusi atau perusahaan.


Q: “Pak apa saja sih sanksi dan bentuk pelanggaran bagi Apoteker yang tidak bekerja sesuai dengan kode etik?”
Yen, Mahasiswa Farmasi, Jawa Barat

A: Ada tiga tingkat etika, yaitu ideal (kode etik), minimal (UU), dan optimal (pedoman disiplin). Jadi seorang yang beretika adalah org yg taat dan patuh pada ketiganya. Pelanggaran itu apabila dia melanggar hukum, karena hukum saja dilanggar apalagi etik. Misalnya, resep sebagai permintaan tertulis dari dokter hanya boleh diterima dan dilayani oleh apoteker. Apabila itu dilanggar, maka seharusnya akan dikenakan hukuman. Ini bisa didenda 100 juta secara pidana, sedangkan untuk administratifnya lebih banyak lagi, misalnya diberikan peringatan, ataupun pencabutan izin praktek. Sanksi pidana yang paling berat adalah 15 tahun dan 1.5 milyar untuk kasus dimana produk yang diberikan itu tidak terdaftar di BPOM.


Q: “Pak saat sekarang ini masih banyak apotik yang dimana apotekernya tidak di tempat tapi masih melayani resep? Bagaimana tanggapan Bapak dan tindakan apa yang sudah dilakukan IAI?”
Yulianti, TTK, Subang

A: Tindakan yang dilakukan IAI semenjak dahulu telah mencanangkan TATAP (Tidak Ada Apoteker, Tidak Ada Pelayanan). Fokusnya adalah membuat apoteker memiliki tanggung jawab lewat sosialisasi mengenai regulasi ini. Hal ini dilakukan karena banyak sebab salah satunya adalah peredaran obat-obatan palsu.


Q: “Terkadang saat sedang bertugas kita sebagai Apoteker dihadapkan dengan pilihan antara mengejar omzet atau berpraktik sesuai dengan kode etik dan peraturan (seperti menjual obat keras tanpa resep). Apa yang seharusnya bisa kita lakukan sebagai Apoteker menanggapi keadaan tersebut?”
Mufakir, TTK, Jakarta

A: Hal itu sebenarnya tidak perlu dipertentangkan, karena omzet akan datang dengan sendirinya. Salah satu contohnyaIbu Azizahwati, dia dipanggil dokter karena dia melayani masyarakat/pasien dan malah ada apoteker di Yogyakarta yang dirujuk oleh dokter terkait obat. Rujukan itu adalah income karena akan menambah penebusan resep ke apotik. Pelayanan yang baik akan meningkatkan loyalitas konsumen.


Q: “Selamat Sore pak salam sejahtera sebelumnya saya pernah di ajar beliau, pak mau bertanya apakah bisa jika seorang apoteker sebagai Apoteker penanggung jawab ingin membuat SIPA kedua sebagai Apoteker penanggung jawab di tempat lain lagi, karena menurut info yang saya dapatkan tiap kota atau daerah berbeda peraturan, yang saya tau Apoteker bisa mendapatkan rekomendasi 3 SIPA. SIPA 1 sebagai Apoteker penanggung jawab, dan SIPA ke-2 lagi sebagai Apoteker pendamping, namun terkait mengenai silsilah APING sekarang sudah tidak ada lagi APING? jadi bagaimana pak? Terima kasih pak.”
Gian, Apoteker, Jakarta

A: Berdasar Permenkes 31 mengenai tenaga kesehatan dimana Apoteker hanya bisa memiliki 3 Surat Izin Praktek. Dengan syarat: Praktek di pabrik atau PBF hanya 1 SIP, atau dalam hal apoteker telah memiliki surat izin apotek, maka Apoteker yang bersangkutan hanya dapat memiliki 2 (dua) SIPA pada fasilitas pelayanan kefarmasian lain.


Q: “Assalamualaikum pak, saya mau bertanya mengenai tentang puskesmas. Apakah boleh yg menjadi kepala apotek di puskesmas selain apoteker misalnya lulusan S1 atau D3? Mau tau pak, peraturan ada atau tidak ya pak? Terima kasih pak.”
Anonymous, TTK, Indonesia

A: Kalau di RS kepala instalasi haruslah apoteker, di Puskesmas tidak ada peraturan untuk itu yang penting haruslah tenaga kesehatan, baik apoteker, dokter, perawat dll. Apabila kita merujuk pada Permenkes 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, standar pelayanan kefarmasian harus ada Apoteker tapi itu hanya dalam kontek fungsional jadi Kepala bisa saja dari bidang lain.
Bapak, saya mau bertanya apakah lulusan D3 kalau punya SKP yang memenuhi lebih dari 25 tidak perlu mengikuti uji kompetensi?
Hairatun, Mahasiswa Farmasi, Kalimantan


Q: “Ini sebenarnya adalah ranah PAFI, tapi saya coba jawab karena saya dulu adalah asisten apoteker. 25 SKP adalah merupakan standar pemenuhan SKP dari anggota PAFI. Kalau lebih dari 25 SKP dan asal diakui oleh PAFI maka tidak perlu mengikuti uji kompetensi asal sudah pernah dalam sekali mengikuti sertifikasi. Komponen-komponen dari SKP-nya silahkan ditanyakan ke PAFI
Bagaimana penegakan hukum bagi apoteker yang diduga melakukan malapraktek?”
Al, Mahasiswa Farmasi, Jakarta

A: Malapraktek itu dimana melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan praktek dilapangan. Pelanggaran praktek itu bisa melanggar hukum, melanggar praktek dan kode etik. Maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah pelanggaran itu ditingkat hukum atau kode etik. IAI diwajibkan terlebih dahulu melakukan kajian apakah itu pelanggaran etik (disiplin) saja maka tidak perlu diteruskan ke hukum. Apabila tingkat pelanggarannya sudah sampai hukum maka harus diproses secara hukum.


Q: “Assalamualaikum Pak Fauzi, saya ingin meminta solusi mengenai masalah yang pernah teman saya hadapi. Beliau ingin membuka tempat praktik baru di daerah. Sesuai dengan kode etik Apoteker (tolong koreksi kalau saya salah), kita harus meminta izin dulu ke 3 Apotek ataupun sarana farmasi lain yang ada di sekitar kita. Namun pada saat ingin meminta izin, beliau tidak mau memberikan tanda tangan nya tanpa ada alasan yang jelas. Apa yang bisa kami lakukan selanjutnya?”
Medy, Apoteker, Jakarta

A: Perlu diklarifikasi dulu terhadap pasal 10 kode etik apoteker, tidak ada satu katapun pada kode etik itu yang menyatakan apoteker harus minta izin apabila ingin buka apotik, tidak ada izin ke tetangga sebelah hanya izin ke pemerintah.

Baca Juga Artikel Menarik Lainnya : Efek Samping Obat!

Jika Anda ingin mendapatkan pengetahuan lainnya mengenai bisnis apotek, Anda dapat mendownload aplikasi SwipeRx di play store. Selain itu, jika anda ingin mendapatkan keuntungan berbisnis dengan SwipeRx daftarkan apotek anda disini, untuk mendapatkan produk sediaan farmasi 100% original, pengiriman cepat dan harga bersaing.

Topik Populer

Video SwipeRx Terbaru

Farmakepo: Benarkah puasa pemicu gangguan pencernaan?

Baca lainnya

Keuntungan menggunakan SwipeRx?

Lebih dari 200,000 tenaga kefarmasian menggunakan fitur-fitur berguna di aplikasi SwipeRx untuk membantu kehidupan profesional sehari-hari mereka.